MUSYAWARAH DESA di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo dalam rangka Penyusunan RKP Desa 2021


 2020-07-24 |  Vm

Pemerintahan Desa Babadan menggelar Musyawarah Desa di Tahun 2020 ini dalam rangka Penyusunan  Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP desa) untuk tahun 2021 dan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pemerintah 2022 yang berlangsung di Balai Desa Babadan, Kamis, 23 Juli 2020

Kepala Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk bertekad mengabdi kepada masyarakat untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui Musyawarah Desa.

“Musyawarah Desa" adalah merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa meliputi BPD, Pemerintah Desa dan juga termasuk seluruh unsur perwakilan  masyarakatnya dalam rangka merumuskan hal-hal penting dan strategis yang harus dikerjakan dalam sistem Pemerintah Desa, dan terlebih menyangkut hal-hal yang berkenaan kebutuhan masyarakat desa tersebut dimana telah tertuang dalam RPJM-Desa serta Visi Misi Kepala Desa terpilih.

Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah antara lain : tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, gabungan kelompok tani atau kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati adat dan kebudayaan serta kelompok masyarakat miskin/marginal.

Dengan melakukan pembangunan di desa dan pelayanan pada masyarakat untuk menuju masyarakat bisa meningkatkan ekonomi, keamanan dan kenyamanan, BPD dan pemerintah desa harus saling sinergi harmonis dan saling bahu-membahu menciptakan suasana kondusif di desa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan desa. Maka dari itu hal itu sangat diperlukan peran BPD karena tanpa adanya peran serta BPD pembangunan dan kesejahteraan sulit akan terwujud.

“Kepala Desa bertekad untuk mengabdi terhadap masyarakat Desa Babadan, agar program pemerintah dapat terwujud dengan baik. Saya akan meningkatkan para perangkat desa terkait kinerja pelayanan, menyelenggarakan Musdes dengan BPD jika situasi mendesak yang harus dimusyawarahkan. Saya berharap kepada BPD untuk sebagai mitra guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan”.

Selain memperhatikan berbagai ketentuan Musdes diatas, pelaksanaan musyawarah di tingkat desa tersebut juga harus tetap memperhatikan Tri Cipta Bhakti  Kabupaten Nganjuk. :

1. Pembangunan Infrastruktur yg berkualitas;

2. Pembangunan SDM yg handal dan  berkualitas; serta

3. Terwujudnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat / Desa.

Dimana semua itu bermuara dalam rangka mewujudkan  " MBANGUN DESO NOTO KUTHO" sesuai Visi Misi Kabupaten Nganjuk.